Gubernur Demul Tanggapi Tantangan PDIP: Investigasi Bangunan Swasta di Puncak Terkait Keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup

jabar.bogorpedia.site , BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi permintaan Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat yang menginginkan pembongkaran gedung-gedung swasta penyebab kerusakan lingkungan di Jawa Barat, mencakup wilayah Puncak Bogor.

Dedi menyebutkan bahwa rencana penghancuran itu akan dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Itu telah dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi mereka memiliki wewenang dalam hal ini. Kami tidak bisa mengambil alih tugas orang lain," ujar Dedi saat berada di gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada hari Jumat (21/3/2025).

Dalam pernyataannya, dia mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan permintaan kepada sektor swasta untuk merobohkan struktur-strukturnya di Puncak selama masa satu bulan.

Tetapi, jika dalam waktu satu bulan tidak ada pembersihan, nantinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah yang akan melakukannya.

"Bisa jadi akan mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Mereka juga menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung Kementerian Lingkungan Hidup untuk meruntuhkan struktur itu.

Seketika lalu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan bahwa pemerintah provinsi harus bersikap adil dan tidak memprioritaskan dalam penertiban lokasi bisnis yang melanggar peraturan.

"PDI Perjuangan menantang Gubernur Jawa Barat agar mengungkapkan dan meruntuhkan pula gedung-gedung lainnya. Termasuk properti swasta harus diruntuhkan, jangan cuma yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ungkap Ono saat berdiskusi pada fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat di atap kantor Sekretariat DPRD Jawa Barat, Kamis (20/3) malam.

Tindakan Dedi untuk membersihkan area wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor dipandang oleh Ono sebagai langkah yang bijaksana. Ia berpendapat bahwa struktur bangunan dalam wilayah itu mempersempit ruang penyerap air tanah dan turut menyumbangkan terjadinya banjir.

Akan tetapi, dia menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah serupa secara merata di semua daerah hulu di Jawa Barat, mencakup Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, serta Kota Bandung.

Ono mengatakan bahwa pelaku harus menjalani terapi kejut supaya tidak melanjutkan perbuatan yang sama dan mencegahnya menjadi contoh bagi pihak lain. (mcr27/jpnn)

Posting Komentar untuk "Gubernur Demul Tanggapi Tantangan PDIP: Investigasi Bangunan Swasta di Puncak Terkait Keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup"