Kekacauan Terkait Ijazah dan Skripsi Jokowi: UGM Mengungkap Fakta Sebenarnya

bogorpedia.site - Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo, kembali mencuat menjelang pemilu. Diskusi ini menjadi perhatian utama di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), setelah beberapa pengguna internet mempertanyakan legalitas ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Apakah ijazah Jokowi benar-benar palsu? Berikut adalah beberapa fakta yang telah diverifikasi oleh berbagai pihak terkait.

Awal Mula Tuduhan

Perdebatan dimulai dari sebuah postingan di akun X oleh @tija yang mengutip pernyataan dari pakar keamanan siber, Rismon Hasiholan Sianipar. Dalam pos tersebut, Rismon menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu, dengan alasan penggunaan font Times New Roman yang baru ada setelah tahun penerbitan ijazah pada tahun 1985.

"Ijazah Sarjana Hutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 1985 adalah palsu," ungkap Rismon.

Pendukung pernyataan ini di kalangan pengguna internet mengemukakan argumen bahwa font Times New Roman baru banyak digunakan setelah peluncuran sistem operasi Windows 3.1 pada tahun 1992. Hal ini membuat mereka meragukan kemungkinan font tersebut digunakan dalam dokumen resmi sejak tahun 1985.

Namun, menurut catatan sejarah, Times New Roman pertama kali diperkenalkan oleh surat kabar Inggris, The Times, sebelum akhirnya menjadi bagian dari paket Windows oleh Microsoft pada tahun 1992. Ini menunjukkan bahwa font tersebut sudah tersedia jauh sebelum periode tersebut, meskipun penggunaannya masih terbatas dalam konteks digital yang lebih luas.

Penjelasan UGM

Menanggapi rumor yang berkembang, UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, mengklarifikasi bahwa pernyataan Rismon dapat menimbulkan kebingungan. Ia merasa kecewa dengan tindakan seorang ilmuwan yang menyebarkan informasi tanpa melakukan penelitian yang memadai.

"Kami sangat prihatin atas penyebaran informasi yang keliru oleh salah satu dosen yang seharusnya memberikan pencerahan dan pendidikan kepada publik melalui data yang akurat," ujar Sigit saat berada di kampus UGM, seperti dilansir dari laporan Kompas.com pada hari Jumat, 21 Maret 2025.

Sigit menjelaskan bahwa untuk membandingkan jenis huruf yang digunakan dalam ijazah, perlu melihat dokumen mahasiswa lain yang diwisuda pada periode yang sama. Ia juga mengklaim bahwa variasi huruf tersebut telah umum digunakan oleh beberapa percetakan di sekitar kampus UGM pada waktu itu.

"Di sekitar kampus UGM pada waktu itu terdapat percetakan seperti Prima dan Sanur yang menawarkan layanan pembuatan cover tesis," katanya.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa berita acara skripsi Jokowi memang dicetak di percetakan, tetapi isi skripsinya yang terdiri dari 91 halaman masih menggunakan mesin ketik.

"Banyak karya akhir mahasiswa yang menggunakan cover serta halaman pengesahan dari mesin cetak," jelasnya.

Nomor Seri Ijazah Jokowi Juga Dipertanyakan

Selain isu jenis huruf, pengguna media sosial juga mempertanyakan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap tidak sesuai dengan standar UGM. Menanggapi hal tersebut, Sigit menjelaskan bahwa pada saat itu, Fakultas Kehutanan memiliki sistem penomoran tersendiri.

"Nomor tersebut mengikuti urutan nomor induk mahasiswa yang diterima, diikuti oleh kode FKT, yang merupakan akronim dari nama fakultas," terangnya.

Ia menegaskan bahwa tuduhan Rismon tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat merugikan berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan.

"Perlu dicatat bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah resmi. Ia memang pernah menjadi mahasiswa di institusi ini; salah satu teman seangkatan sangat mengenalnya dengan baik. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan seperti Silvagama, serta telah menyelesaikan beberapa mata pelajaran dan menyusun skripsinya hingga akhirnya mendapatkan ijazah dari UGM secara sah," jelasnya.

Tuduhan Pemalsuan Tanpa Dasar

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Marcus Priyo Gunarto, juga memberikan komentarnya mengenai tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa menurut undang-undang kejahatan, terdapat dua jenis penipuan dokumen, yaitu membuat dokumen palsu dan mengubah dokumen asli menjadi palsu. Namun, dalam kasus ini, belum ada bukti bahwa ijazah atau tesis Joko Widodo adalah hasil pemalsuan.

"Jika ada dugaan bahwa Joko Widodo telah merusak dokumen kelulusannya, seharusnya disertai dengan bukti yang kuat bahwa ia memang belum pernah mendaftar di Universitas Gadjah Mada, tidak pernah menyelesaikan penulisan tesis, atau bahkan tidak pernah resmi mendapatkan sertifikat pendidikannya," ujarnya, seperti dilansir Tribun Kaltim.

Marcus menambahkan bahwa tanpa bukti saat menuding seseorang dapat berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi orang yang menyebarkan informasi palsu tersebut.

"Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka orang yang menyebarkan berita bohong itu bisa saja mendapatkan hukuman sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik," tegasnya.

UGM dengan tegas menolak klaim yang tidak didasarkan pada bukti yang sah. Mereka memastikan bahwa semua catatan pendidikan Jokowi disimpan dengan aman dan dapat diverifikasi kebenarannya.

"Pernyataan yang menyatakan bahwa UGM memberikan perlindungan atau bertindak demi keuntungan semata bagi Joko Widodo adalah sangat keliru dan terburu-buru," kata Marcus Priyo Gunarto.

UGM juga menyatakan bahwa menganggap adanya dugaan hanya berdasarkan analisis tipografi tanpa membandingkannya dengan dokumen lain adalah kesimpulan yang kurang ilmiah dan dapat menyesatkan.

Berikut beberapa pernyataan dari UGM menanggapi klaim tentang kebohongan ijazah Jokowi; hal tersebut sebenarnya tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukungnya. Masalah ini muncul terutama karena kurangnya pemahaman tentang struktur pendidikan pada masa lalu dan penyebaran data tanpa verifikasi yang memadai.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati saat menyebarkan informasi yang belum jelas keasliannya, terutama jika berkaitan dengan dokumen resmi atau reputasi individu. Kontroversi ini sekali lagi membuktikan betapa pentingnya pengetahuan tentang media digital untuk menghindari provokasi dari rumor-rumor yang belum jelas kebenarannya.