Jepang Sarankan Paket Tarif Impor Baru Sebagai Tanggapan ke Kebijakan Trump

.JAKARTA – Pada hari Sabtu (5/4/2025), Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan niatannya untuk memberikan "sebuah paket" proposal kepada Presiden AS Donald Trump tentang tarif baru-baru ini diberlakukan. Sehari sebelumnya, Kamis (4/3), dia telah menegaskan bahwa dirinya berencana melakukan pembicaraan telepon dengan Trump guna membahas kebijakan tarif tersebut.

Pada hari Sabtu, dia menyampaikan kepada para jurnalis bahwa panggilan tersebut bisa dilaksanakan paling lambat pekan berikutnya (minggu di Jepun dimulai dari hari Minggu), tepat waktu untuk kedua belah pihak.

Yang terpenting bukan cuma pembicaraan mereka, melainkan respons negeri kita atas sejumlah masalah yang diungkapkan Presiden Trump. Tak berguna jika hanya berkata 'Mohon berilah dispensasi bagi Jepang',' ujar Ishiba saat menemui para jurnalis.

“Dalam negosiasi dengan AS, saya ingin menyampaikan (usulan Jepang) dalam paket, jadi itu akan membutuhkan waktu, tapi kita akan berhasil jika kita melakukannya,” sambungnya.

Pada Rabu (2/4), Trump menandatanganinya sebagai perintah yang mengizinkan pemberlakuan bea "balasan" terhadap barang impor dari berbagai negara dengan tingkat cukai awal mencapai 10 persen.

Mayoritas negara akan menghadapi kenaikan tariff sesuai dengan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap masing-masing negara itu sendiri, seperti dikatakan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS. Untuk Jepang, tarifnya telah ditentukan menjadi 24%.

Trump menjuluki tindakan itu sebagai "dekralasi kemerdekaan ekonomi" bagi Amerika Serikat dengan tujuan untuk meraup "triliunan dolar" guna mendukung pembayaran hutang negara.

Di akhir bulan Maret, Trump menandatanganinya sebagai perintah yang akan memberlakukan tarif 25% pada barang impor seperti kendaraan penumpang, truk ringan, serta komponen otomotif. Ia menyebut langkah ini penting demi menjaga keamanan negaranya.

Jumat lalu, guna merespons keputusan tariff Amerika Serikat, ketua-ketua dari aliansi pemerintah serta partai oposisi bertemu di Tokyo.

Usai rapat, Perdana Menteri menyampaikan bahwa rancangan tindakan yang diajukan oleh pemerintahan pada dasarnya sudah mendapat persetujuan dan beliau pun melaporkan tentang pendirian tim tanggap cepat yang kemungkinan besar bakal merangkum semua anggota kabinet.